 |
| Bawaslu Go to School |
KalimantanAsia.Com, Banyumas - Bawaslu Kabupaten Banyumas menggelar kegiatan Bawaslu Go to School bertema Pemilih Pemula Cerdas, Demokrasi Berkualitas di MA Amanah Patikraja, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, dan berkualitas sejak usia dini.
Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas, Fahmi Nur Wicaksono, menyampaikan materi mengenai tugas dan fungsi Bawaslu, mulai dari pencegahan dan pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa proses Pemilu. Ia juga menjelaskan bahwa hak pilih dapat digunakan oleh warga negara yang telah berusia minimal 17 tahun atau telah memiliki KTP elektronik.
"Pemilih pemula memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu kelompok dengan jumlah suara terbesar pada Pemilu. Gunakan hak pilih secara bertanggung jawab dan jangan apatis terhadap proses demokrasi,” kata Fahmi.
Fahmi turut memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, terutama praktik politik uang (money politics) yang merupakan tindakan yang dilarang dan dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ia mengingatkan bahwa kegiatan kampanye tidak diperbolehkan dilaksanakan di lingkungan pendidikan maupun tempat ibadah.
“Teman-teman juga dapat berpartisipasi dengan mengawasi jalannya Pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu," ucap Fahmi.
Sebagai upaya memperkuat partisipasi generasi muda dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Banyumas juga memperkenalkan Saka Adhyasta Pemilu, yaitu wadah kepramukaan binaan Bawaslu yang berfokus pada pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif.
Melalui kegiatan Bawaslu Go to School, Bawaslu Kabupaten Banyumas berharap semakin banyak pemilih pemula yang memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas, menolak segala bentuk pelanggaran Pemilu, serta berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi.