 |
| SPBU Siaga Melayani Masyarakat |
KalimantanAsia.Com, JAKARTA - Antrean panjang mengular di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) akibat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah dalam satu pekan terakhir. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah kelangkaan BBM yang melanda Sumatra, khususnya di wilayah Sumatra Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memanggil Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) yang digelar Komisi XII DPR RI pada Kamis (16/7/2026), terungkap setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan kelangkaan BBM di sejumlah daerah. Pertama, ada perubahan pola konsumsi (shifting).
Sebagian konsumen beralih ke BBM subsidi setelah terjadi kenaikan harga produk BBM non-subsidi. Kedua, terjadi pembelian dalam jumlah berlebih (panic buying). Ketiga, penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengamini adanya migrasi sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Wahyudi menggambarkan konsumsi BBM subsidi naik sekitar 10% - 15%, yang mengakibatkan antrean panjang di SPBU, khususnya di jalur-jalur logistik seperti Trans Sumatra.
Tren peningkatan konsumsi BBM subsidi atau Biosolar dan Pertalite
terjadi pasca kenaikan harga Jenis BBM Umum (JBU) seperti Pertamax dan
Dex Series.
"Masyarakat cenderung (beralih) yang semula menggunakan BBM non-subsidi
menjadi subsidi," kata Wahyudi dalam RDP Komisi XII DPR RI, Kamis
(16/7/2026).