 |
| Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) |
KalimantanAsia.Com, PELAIHARI - Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala) berharap tercipta sistem penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan di Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabanio Kecamatan Takisung yang lebih transparan, akuntabel, dan tidak lagi memicu persoalan di lapangan.
Baca Juga: Rapat Perdana, Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel Perkuat Soliditas
Ketua DPRD H Khairil Anwar memimpin RDP didampingi Wakil Ketua Muslimin serta Ketua Komisi II H Agus Prasetya B bersama anggota dewan.
Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar mengungkapkan, dari nelayan Desa Tabanio tetap memakai pengelola yang ada dengan catatan pihak nelayan menerima sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut.
“Kalau untuk nelayan di Kuala Tambangan, ada beberapa blok dan empat nelayan mengambil ke ibu Nurul atau PT Sarana Dua Bersama Mandiri dan sisanya mengambil ke lain,” ucap H Khairil Anwar usai RDP kepada wartawan, di Gedung DPRD Tanah Laut, Senin (27/7/2026).
Baca Juga: Rapat Perdana, Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel Perkuat Soliditas
Untuk itu, Ia berharap, dengan hasil RDP hari ini nelayan kita di Tanah Laut, khususnya di Kuala Tambangan dan Tabonio aman dan suasana tidak lagi bergejolak.
 |
| Kuasa Hukum Bujino K Salan SH MH |
“Kita semua membuka diri dengan niat yang sama agar tidak ada lagi permasalahan penyaluran BBM bersubsidi, memang sudah ada titik temu dalam RDP ini" tuturnya.
Kuasa Hukum PT Sarana Dua Bersama Mandiri
Bujino K Salan mengatakan, dari hasil pertemuan itu ada dua solusi yang
ditawarkan.
"Pertama di Kuala Tambangan dua-duanya jalan. Artinya sama-sama
menghormati hukum, pengelola tidak dirugikan dan nelayan tidak dirugikan. Jadi
jangan sampai mempengaruhi itu intinya," tandasnya.
Baca Juga: Rapat Perdana, Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel Perkuat Soliditas
Untuk di Desa Tabonio, sambung Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalsel ini, intinya pengelola menjalankan sesuai prosedur dan aturan, artinya keluar minyak sesuai aturan itu lah yang dijalankan.
"Artinya kami sebagai pengelola mengamini tujuan itu. Mudah-mudahan tidak lagi kejadian di kemudian hari dan itu lah intinya," jelas pengacara kondang berpengalaman ini.
Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak sudah memberikan solusi dan budaya seperti itu hendaknya dikedepankan dan dibiasakan.
Baca Juga: Rapat Perdana, Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel Perkuat Soliditas
"Hari ini sudah membuktikan pembicaraan dengan kepala dingin akan menghasilkan solusi," pesan AKBP Ricky Boy Siallagan.
Turut hadir Kajari Tanah Laut Lutvi Tri Cahyanto, perwakilan Kodim 1009/Tanah Laut, jajaran PT Pertamina Patra Niaga Banjarmasin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tanah Laut H Muh Kusri, unsur Pemkab Tanah Laut, pengelola SPBUN beserta kuasa hukumnya, pengurus Puskud Kalsel, perwakilan mahasiswa, hingga perwakilan nelayan.
 |
| Ketua DPRD Tanah Laut H Khairil Anwar |
RDP yang dimulai pukul 14.30 Wita dan berakhir sekitar pukul 18.20 Wita berlangsung cukup alot.
Baca Juga: Rapat Perdana, Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel Perkuat Soliditas
Perdebatan sempat menghangat karena adanya perbedaan pandangan dari sejumlah pihak, namun situasi tetap kondusif dengan pengamanan aparat kepolisian di sekitar gedung DPRD. Sejumlah nelayan juga menunggu hasil rapat di luar ruang sidang.