 |
| DPW IAEI Kalsel Prioritaskan Lima Kegiatan |
KalimantanAsia.Com, BANJARMASIN - Halal Economy & UMKM Acceleration, upaya yang dilakukan untuk mendorong percepatan UMKM naik kelas melalui ekosistem ekonomi halal, mulai dari legalitas, sertifikasi halal, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, pembiayaan syariah, hingga perluasan akses pasar. Tujuannya adalah memperkuat UMKM sebagai penggerak ekonomi Banua.
Baca Juga: UKW FIKOM Moestopo (Beragama) Jakarta Uji 32 Wartawan Kalsel dan Kalteng di Banjarmasin
Itulah salah satu Program Prioritas Utama Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (DPW IAEI) Kalimantan Selatan, yang ditegaskan oleh Prof Dr Ahmad Yunani SE MSi, selaku Ketua Umum DPW IAEI Kalsel, yang dilantik Menteri Agama RI Prof Dr KH Nasaruddin Umar, Minggu (9/8/2026) di Banjarmasin.
Yunani menyatakan, dengan dilantiknya Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Kalimantan Selatan, diharapkan Ekonomi Islam dan Ekonomi Syariah makin membumi dalam pengetahuan, pemahaman dan pengamalan di Kalimantan Selatan yang religius.
"Kami melanjutkan perjuangan Datu Kalampayan Syech Muhammad Arsyad Al Banjari, perjuangan para Ulama, para Habaib, Tuan Guru, para Kiyai, para Ustadz, para Dai dalam melakukan edukasi dan bimbingan kepada umat melalui para Ahli Ekonomi Islam di Kalimantan Selatan yang berasal dari berbagai akademisi ULM, UIN, UMB, UNISKA, STIENAS, IBITEK, STIMI, UNU, STAI Darussalam, Poliban, Politehnik Hasnur berkolaborasi dengan para Perbankan Syariah, Profesional, Pengusaha, dan Birokrat yang intens berkiprah dalam Ekonomi Islam dan Syariah Islam," tegas Yunani, Senin (10/8/2026).
Baca Juga: UKW FIKOM Moestopo (Beragama) Jakarta Uji 32 Wartawan Kalsel dan Kalteng di Banjarmasin
Program prioritas DPW IAEI Kalimantan Selatan selengkapnya, sebagai berikut :
Program Prioritas Utama IAEI Kalimantan Selatan:
1. IAEI Policy & Economic Research Center
Menjadikan IAEI Kalsel sebagai pusat kajian, riset, dan rekomendasi kebijakan ekonomi Islam yang berbasis data. Program ini menghasilkan policy brief, kajian strategis, dan Islamic Economic Outlook Kalsel sebagai masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan.
2. Halal Economy & UMKM Acceleration
Mendorong percepatan UMKM naik kelas melalui ekosistem ekonomi halal, mulai dari legalitas, sertifikasi halal, peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, pembiayaan syariah, hingga perluasan akses pasar. Tujuannya adalah memperkuat UMKM sebagai penggerak ekonomi Banua.
3. Zakat–Wakaf Productive Movement
Mengembangkan zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya bantuan konsumtif. IAEI mendorong kolaborasi dengan BAZNAS, LAZ, nazhir, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dunia usaha untuk menciptakan usaha produktif dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
4. Young Islamic Economist Academy
Membangun generasi ekonom muda Islam Kalsel yang unggul, kompeten, dan berintegritas melalui pendidikan, riset, pelatihan, diskusi kebijakan, kewirausahaan, dan penguasaan data. Program ini menjadi wadah kaderisasi akademisi, peneliti, praktisi, dan pemimpin ekonomi Islam masa depan.
5. Islamic Economic Development Index Kalsel
Mengembangkan Indeks Pembangunan Ekonomi Islam Kalimantan Selatan sebagai instrumen untuk mengukur dan memetakan perkembangan ekonomi syariah di seluruh kabupaten/kota. Indeks mencakup keuangan syariah, industri halal, zakat-wakaf, UMKM, SDM, digitalisasi, dan kesejahteraan sehingga dapat menjadi benchmark dan dasar perumusan kebijakan ekonomi Islam di Kalsel.
"Benang Merah Kelima program tersebut diarahkan untuk mewujudkan:
“IAEI Kalsel sebagai Think Tank dan Strategic Partner dalam Membangun Ekosistem Ekonomi Islam yang Inklusif, Produktif, Berbasis Riset, dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Banua," tambah Yunani menjelaskan.
Baca Juga: UKW FIKOM Moestopo (Beragama) Jakarta Uji 32 Wartawan Kalsel dan Kalteng di Banjarmasin
Keberadaan DPW IAEI Kalsel lebih kokoh lagi karena dalam susunan Dewan Pembina, ada Gubernur H Muhiddin, Wagub H Hasnuriyadi Sulaiman SE MAB, Kepala BI Haris Munandar PhD, Ketua OJK Agus Maiyo SE MBF, Rektor ULM Prof Dr H Ahmad Alim Bachri SE MSi Rektor UIN Prof Dr Hj. Nida Mufidah MPd. Sedangkan di Jajaran Dewan Penasehat ada KH Ahmad Syairazi SM Ketua MUI Kalimantan Selatan, dan Dewan Pertimbangan Prof Dr KH Hafiz Anshari MA.