 |
| Pembina FKPWK Haji Junaidi |
KalimantanAsia.Com, BANJARMASIN — Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) menilai kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau masih menjadi perhatian penting.
Baca Juga: Wali Kota Turun Langsung Evakuasi KM Virgo 08
“Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait perlu terus mendorong kebijakan perumahan yang dapat menjangkau masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, terutama warga berpenghasilan rendah,” ujar Pembina FKPWK Haji Junaidi, disela Rapat ORI Kalsel.
Menurutnya, ketersediaan rumah yang layak tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat.
“Hunian yang sehat, aman, memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, serta berada di lingkungan yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga,” tambahnya.
FKPWK berpandangan, persoalan perumahan perlu ditangani secara komprehensif. Kebijakan pembangunan rumah hendaknya tidak hanya berorientasi pada jumlah unit yang tersedia, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memiliki atau menghuni rumah tersebut.
Baca Juga: Wali Kota Turun Langsung Evakuasi KM Virgo 08
"Kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang aman, sehat dan sesuai dengan kemampuan ekonominya," jelas pria enerjik ini.
Menurut FKPWK, salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah keterjangkauan harga rumah. Kenaikan harga tanah, biaya pembangunan dan berbagai kebutuhan hidup dapat menjadi beban bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Karena itu, Ia pun berharap, pemerintah diharapkan dapat memperkuat program perumahan rakyat, termasuk memberikan kemudahan akses pembiayaan, menyediakan infrastruktur dasar dan memastikan pembangunan kawasan permukiman dilakukan secara terencana.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan dan masyarakat juga diperlukan agar program perumahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: Wali Kota Turun Langsung Evakuasi KM Virgo 08
Junaidi juga mendorong agar kebijakan perumahan memperhatikan kondisi masyarakat di daerah. Karakteristik wilayah, ketersediaan lahan, pertumbuhan penduduk serta kondisi sosial dan ekonomi setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda sehingga kebijakan tidak selalu dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama.
Dalam konteks Kalimantan Selatan, pembangunan perumahan juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan tata ruang.
“Pengembangan permukiman seyogianya tidak mengabaikan aspek keselamatan, daya dukung lingkungan serta akses masyarakat terhadap fasilitas umum,” paparnya.
FKPWK menilai masyarakat membutuhkan kepastian dan kemudahan dalam memperoleh hunian yang layak. Karena itu, aturan dan prosedur yang berkaitan dengan penyediaan perumahan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus tidak menjadi hambatan yang berlebihan bagi masyarakat.
Baca Juga: Wali Kota Turun Langsung Evakuasi KM Virgo 08
Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam proses kepemilikan maupun pembangunan rumah.
“Sinergi antara pemerintah dan masyarakat, penyediaan hunian layak diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah,” imbuhnya.